Kementerian Kesehatan Republik Indonesia meluncurkan blue print atau cetak biru “Strategi Transformasi Digital Kesehatan 2024” bersama United Nations Development Programme (UNDP). Bila awalnya strategi transformasi fokus terhadap pelayanan kesehatan pada pelaporan untuk pejabat, kini pelayanan kesehatan lebih berfokus pada kesehatan untuk masyarakat luas.

Sudah menjadi tugas Kementerian Kesehatan untuk membangun platform di bidang IT yang dapat dimanfaatkan oleh semua pihak. Mulai dari stakeholder, laboratorium, apotik, rumah sakit, masyarakat luas, perusahaan farmasi, dan startup yang bersinggungan dengan industri kesehatan.

Kementerian kesehatan juga memberi kesempatan sebesar-sebesarnya agar inovator dan programmer dalam negeri dapat menciptakan aplikasi di bidang teknologi, khususnya untuk bidang kesehatan agar masyarakat mendapat pelayanan kesehatan secara maksimal. Pergeseran fokus layanan untuk masyarakat ini diharapkan dapat memberi pelayanan kesehatan terbaik kepada pasien pada khususnya, dan masyarakat Indonesia pada umumnya.

Tidak hanya itu, transformasi digital kesehatan dalam cetak biru juga akan memberikan kemudahan akses bagi stakeholder, baik yang terkait di bidang kesehatan ataupun nonkesehatan, universitas, media, publik, dan elemen masyarakat lainnya. Alasan tersebut pun menjadi salah satu latar belakang kenapa cetak biru harus lebih jelas.

Fokus dari transformasi digital kesehatan pada pelayanan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan yang lebih merata, tidak hanya di Pulau Jawa, tetapi di seluruh Indonesia. Sebagai bocoran, teknologi digital yang terus berkembang secara dinamis kedepannya diprediksi akan terkait dengan machine learning, artificial intelligence, dan big data.

Oleh karena itu, pemerintah menganggap ini sebagai batu loncatan untuk bergerak lebih jauh agar dapat terus maju dan berkeadilan. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan membangun industri bidang kesehatan di masa mendatang yang lebih strategis agar bisa memberi layanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat.

Hal ini disebabkan jumlah penduduk Indonesia sekitar 270 juta jiwa. Untuk memenuhi rasa keadilan, semua warga masyarakat Indonesia berhak mendapatkan layanan kesehatan yang optimal. Kedepannya, transformasi digital yang dilakukan pemerintah diharapkan juga dapat memudahkan pasien untuk mendapat akses dan layanan kesehatan yang lebih mudah.

Tidak hanya itu, strategi transformasi digital kesehatan 2024 yang diluncurkan juga diharapkan dapat menjaga keselamatan pasien, biaya rumah sakit yang lebih murah, baik untuk pasien dan fasilitas kesehatan, serta dapat mengontrol prosedur kesehatan untuk pasien yang lebih komprehensif. Langkah yang promotif dan preventif dalam transformasi digital kesehatan ini juga akan memberi kemudahan bagi pelayanan kesehatan, baik faskes milik pemerintah dan swasta.